ISO 26000 adalah panduan internasional tentang tanggung jawab sosial (social responsibility) yang dapat dipakai oleh organisasi jenis apa pun: perusahaan, yayasan, instansi pemerintah, maupun lembaga nirlaba. Standar yang terbit pada tahun 2010 ini berbeda dari ISO 9001 atau ISO 45001. Ia tidak memuat persyaratan yang bisa diaudit, sehingga tidak ada sertifikat ISO 26000 yang sah.
Artikel ini menjelaskan apa isi ISO 26000, mengapa ia dianggap penting, dan di mana letak keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di dalamnya. Untuk langkah penerapannya di organisasi, baca artikel terpisah tentang penerapan ISO 26000 pada situs ini.
Apa yang Dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial
ISO 26000 mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam perilaku transparan dan etis. Kata kuncinya adalah dampak. Tanggung jawab sosial tidak berhenti pada donasi atau kegiatan bakti sosial, tetapi mencakup cara organisasi memperlakukan pekerja, pemasok, pelanggan, dan lingkungan sehari-hari.
Karena itu istilah CSR yang sempit sering kali menyesatkan. Perusahaan yang rajin menyalurkan bantuan tetapi membiarkan pekerjanya bekerja tanpa alat pelindung diri belum memenuhi semangat ISO 26000.
Status Standar: Panduan, Bukan Persyaratan
Hal pertama yang perlu dipahami pembaca adalah status ISO 26000:
- Merupakan guidance (panduan), bukan requirements (persyaratan).
- Tidak dirancang untuk sertifikasi, penggunaan dalam kontrak, atau keperluan regulasi.
- Klaim seperti "perusahaan kami bersertifikat ISO 26000" tidak dapat dibenarkan. Yang boleh dikatakan adalah organisasi "menggunakan ISO 26000 sebagai acuan".
- Panduan ini bersifat sukarela dan melengkapi, bukan menggantikan, hukum yang berlaku.
Tujuh Prinsip Tanggung Jawab Sosial
Sebelum membahas isu, ISO 26000 menetapkan tujuh prinsip dasar yang menjadi cara berpikir organisasi:
- Akuntabilitas: organisasi bersedia mempertanggungjawabkan dampaknya.
- Transparansi: keputusan dan kegiatan yang berdampak dibuka secara jelas dan jujur.
- Perilaku etis: kejujuran, kesetaraan, dan integritas.
- Menghormati kepentingan pemangku kepentingan: mendengarkan pihak yang terpengaruh.
- Menghormati supremasi hukum: tidak ada organisasi yang berada di atas hukum.
- Menghormati norma perilaku internasional: terutama bila hukum nasional belum memadai.
- Menghormati hak asasi manusia.
Tujuh Subjek Inti dan Contoh Isunya
Inti standar ini adalah tujuh subjek inti. Tabel berikut merangkum isinya beserta contoh isu yang relevan bagi praktisi K3.
| Subjek inti | Cakupan singkat | Contoh isu (contoh) |
|---|---|---|
| Tata kelola organisasi | Cara organisasi mengambil dan menjalankan keputusan | Kebijakan tertulis, pembagian tanggung jawab, jalur pelaporan |
| Hak asasi manusia | Penghormatan terhadap hak dasar manusia | Anti diskriminasi, perlindungan kelompok rentan |
| Praktik ketenagakerjaan | Hubungan kerja dan kondisi kerja | K3, jam kerja, dialog sosial, pelatihan |
| Lingkungan | Dampak terhadap alam | Pencegahan pencemaran, penggunaan sumber daya |
| Praktik operasi yang adil | Perilaku etis dalam berhubungan dengan organisasi lain | Anti korupsi, persaingan sehat, pengadaan yang adil |
| Isu konsumen | Tanggung jawab terhadap pengguna produk atau layanan | Keamanan produk, informasi yang jujur, perlindungan data |
| Pelibatan dan pengembangan masyarakat | Hubungan dengan komunitas sekitar | Konsultasi dengan warga, pemberdayaan, kesehatan masyarakat |
Di Mana Posisi K3 dalam ISO 26000
K3 terutama ada pada subjek inti praktik ketenagakerjaan, yang di dalamnya terdapat bagian khusus tentang kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Isu yang disebut mencakup pencegahan kecelakaan dan penyakit, pengendalian bahaya, serta keterlibatan pekerja dalam keputusan yang memengaruhi keselamatan mereka. Di sini ISO 26000 sejalan dengan pendekatan panduan penerapan SMK3: manajemen bertanggung jawab, pekerja dilibatkan, dan risiko dikendalikan.
Keterkaitan juga muncul di subjek lain. Pencemaran limbah yang meracuni warga adalah isu lingkungan sekaligus isu masyarakat. Produk cacat yang membahayakan pengguna adalah isu konsumen. Karena itu petugas K3 sering menjadi pihak yang paling memahami data awal untuk laporan tanggung jawab sosial organisasi.
Mengapa ISO 26000 Dianggap Penting
- Kerangka bersama. Organisasi mendapat daftar isu yang lengkap sehingga tidak ada aspek sosial yang terlewat.
- Bahasa yang sama dengan pemangku kepentingan. Pembeli, investor, dan komunitas dapat memakai istilah yang seragam saat bertanya.
- Cocok untuk berbagai skala. Karena tidak kaku, usaha kecil pun dapat memakainya secara bertahap.
- Selaras dengan sistem lain. ISO 26000 melengkapi ISO 45001, ISO 14001, dan ISO 9001, tetapi tidak memakai struktur klausul yang sama dan tidak bisa diaudit seperti ketiganya.
Manfaat ini bergantung pada kesungguhan penerapan. Tidak ada jaminan otomatis bahwa membaca standar akan memperbaiki reputasi atau akses pembiayaan.
Kesalahpahaman yang Sering Terjadi
- "ISO 26000 sama dengan CSR donasi." Keliru. Donasi hanyalah sebagian kecil dari subjek pelibatan masyarakat.
- "Kami bisa disertifikasi." Tidak. Tawaran sertifikasi ISO 26000 patut dicurigai.
- "Cukup membuat laporan." Laporan hanya mencerminkan praktik. Tanpa perubahan di lapangan, laporan tidak berarti.
Hubungan dengan Standar dan Regulasi Lain
ISO 26000 tidak berdiri sendiri. Ia mengacu pada instrumen internasional, termasuk panduan ILO tentang kondisi kerja, dan menegaskan bahwa organisasi harus mematuhi hukum nasional lebih dahulu. Di Indonesia, dasar hukum K3 tetap berada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dan peraturan turunannya. Hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.
| Dokumen | Sifat | Fungsi bagi organisasi |
|---|---|---|
| Undang-undang dan peraturan K3 | Wajib | Batas minimum yang harus dipenuhi |
| ISO 45001:2018 | Sukarela, dapat disertifikasi | Sistem manajemen K3 yang dapat diaudit |
| ISO 14001:2015 | Sukarela, dapat disertifikasi | Sistem manajemen lingkungan |
| ISO 26000:2010 | Sukarela, tidak dapat disertifikasi | Panduan menyeluruh tentang tanggung jawab sosial |
Urutan di tabel mencerminkan prioritas: kepatuhan hukum dahulu, baru kemudian praktik yang melampaui kewajiban minimum.
Contoh Pertanyaan Refleksi bagi Petugas K3
Petugas K3 dapat memakai pertanyaan berikut untuk menguji sejauh mana organisasi sudah selaras dengan semangat ISO 26000 (contoh):
- Apakah pekerja kontrak dan alih daya mendapat perlindungan keselamatan yang setara dengan pekerja tetap?
- Apakah ada jalur bagi pekerja untuk melaporkan bahaya tanpa takut sanksi?
- Apakah warga sekitar tahu ke mana harus mengadu bila terganggu oleh kegiatan kami?
- Apakah pemasok baru diseleksi dengan mempertimbangkan kinerja K3 mereka?
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah ISO 26000 wajib di Indonesia?
Tidak. ISO 26000 bersifat sukarela. Kewajiban hukum, misalnya tentang K3 dan lingkungan, tetap diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apakah ISO 26000 menggantikan SMK3 atau ISO 45001?
Tidak. SMK3 dan ISO 45001 adalah sistem manajemen K3 dengan persyaratan yang dapat diaudit. ISO 26000 hanya memberi panduan yang lebih luas tentang tanggung jawab sosial.
Siapa yang dapat memakai ISO 26000?
Organisasi apa pun, baik swasta, pemerintah, maupun nirlaba, dengan ukuran berapa pun.
Kesimpulan
ISO 26000 adalah panduan sukarela yang memetakan tanggung jawab organisasi ke dalam tujuh prinsip dan tujuh subjek inti. K3 berada terutama di subjek praktik ketenagakerjaan, tetapi isu keselamatan menyentuh hampir semua subjek lain. Pahami statusnya sebagai panduan yang tidak dapat disertifikasi, lalu gunakan sebagai peta untuk memeriksa apakah dampak organisasi sudah dikelola.
Daftar Pustaka
- ISO 26000:2010 Guidance on social responsibility
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems