Batch KemnakerKonsultasi sertifikasi dan pelatihan K3 - hubungi kami via WhatsApp
Legalitas Resmi Disnaker • Permenaker 04/1987 & Permenaker 15/2008

Jasa Pengesahan P2K3 Disnaker & Lisensi Petugas P3K

Layanan pendampingan legalitas K3 terpadu: penerbitan SK Pengesahan P2K3 Disnaker Provinsi/Kota, pengurusan dan perpanjangan lisensi Petugas P3K Kemnaker, hingga asistensi Laporan Triwulan K3.

Cakupan Layanan Legalitas

Legalitas P2K3
SK Pengesahan Disnaker Resmi
Lisensi Petugas P3K
Kartu Lisensi & Buku Kegiatan
Estimasi Proses
7 – 14 Hari Kerja (Lengkap)
Wilayah Layanan
Jabodetabek & Seluruh Indonesia
Kepatuhan Berkelanjutan
Asistensi Laporan Triwulan P2K3
Catatan Audit SMK3: Ketiadaan SK Pengesahan P2K3 yang sah dari Disnaker merupakan temuan Kategori Mayor yang langsung menggugurkan syarat kelulusan sertifikasi SMK3 PP 50/2012.
Kewajiban Pokok Perusahaan

Mengapa Perusahaan Wajib Memiliki SK Pengesahan P2K3?

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 10, Permenaker No. PER.04/MEN/1987, serta pembaruan tata kelola kelembagaan K3 terkini (Permenaker No. 13 Tahun 2025), Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) adalah badan pembantu di tempat kerja yang menjadi wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, atau mempekerjakan kurang dari 100 orang namun memiliki proses berisiko bahaya tinggi (bahan kimia, peledakan, kebakaran, instalasi bertekanan), diwajibkan secara hukum membentuk P2K3 dan mengesahkan susunannya ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.

Risiko Tanpa Pengesahan P2K3

Mendapat teguran Nota Pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan, terganjal audit CSMS tender BUMN/Migas, dan temuan ketidaksesuaian Mayor pada sertifikasi SMK3 PP 50/2012 kriteria 1.4.

Kelebihan Menggunakan Jasa Kami

Penyusunan berkas permohonan sesuai format baku Disnaker, monitoring proses verifikasi, asistensi penunjukan Ahli K3 Umum sebagai sekretaris, hingga terbit SK resmi tanpa birokrasi berbelit.

Syarat Wajib Pembentukan P2K3

  • ≥ 100 Orang Tenaga KerjaWajib mutlak dibentuk di kantor pusat, cabang, pabrik, maupun site proyek operasional.
  • < 100 Orang dengan Risiko TinggiPerusahaan dengan bahan mudah terbakar, meledak, beracun, instalasi listrik besar, atau pekerjaan konstruksi.
  • Pelaporan Rutin Setiap 3 BulanP2K3 wajib menyusun dan melaporkan kegiatan pelaksanaan K3 secara berkala ke Disnaker setiap triwulan.
Kesesuaian Regulasi Permenaker 04/1987

Standar Susunan Struktur Organisasi P2K3

Struktur organisasi P2K3 tidak boleh dibuat sembarangan karena memiliki ketentuan jabatan yang mengikat secara yuridis:

01

Ketua P2K3

Wajib Pimpinan Puncak Perusahaan

Dijabat oleh Direktur Utama, General Manager, atau Kepala Pabrik. Bertanggung jawab penuh memimpin rapat rutin, menetapkan kebijakan keselamatan, dan mengalokasikan anggaran program K3.

02

Sekretaris P2K3

Wajib Ahli K3 Umum Ber-SKP Aktif

Dijabat oleh personil yang telah lulus pembinaan dan memegang Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum dari Kemnaker RI yang sah dan terikat di perusahaan tersebut.

03

Anggota P2K3

Perwakilan Manajemen & Pekerja

Terdiri dari perwakilan departemen operasi, HRD, pemeliharaan, serta perwakilan serikat pekerja / buruh untuk menampung masukan keselamatan dari lini terdepan.

Kepatuhan Permenaker No. 15 Tahun 2008

Standar Rasio Petugas P3K & Klasifikasi Kotak P3K

Setiap perusahaan wajib menyediakan personil P3K yang memiliki lisensi resmi dari Kemnaker RI dan menyediakan fasilitas kotak P3K sesuai rasio jumlah pekerja:

Tingkat Risiko BahayaJumlah Tenaga KerjaRasio Minimum Petugas P3K Berlisensi
Bahaya Rendah (Kantor, Ritel, Jasa)25 – 150 pekerja1 orang petugas P3K
Bahaya Rendah> 150 pekerja1 orang untuk setiap 150 pekerja (atau fraksinya)
Bahaya Tinggi (Pabrik, Tambang, Konstruksi, Kimia)≤ 100 pekerja1 orang petugas P3K
Bahaya Tinggi> 100 pekerja1 orang untuk setiap 100 pekerja (atau fraksinya)
Kotak P3K Tipe A

Disediakan untuk unit kerja dengan kapasitas sampai dengan 25 pekerja. Berisi 21 item wajib standar Permenaker 15/2008.

Kotak P3K Tipe B

Disediakan untuk unit kerja dengan kapasitas 26 sampai 50 pekerja, atau ekuivalen 2 kotak tipe A.

Kotak P3K Tipe C

Disediakan untuk unit kerja dengan kapasitas 51 sampai 100 pekerja, atau ekuivalen 2 kotak tipe B / 4 kotak tipe A.

Kelengkapan Administrasi

Syarat Pengesahan P2K3 & Lisensi P3K

Tim legal kami membantu verifikasi dan menyiapkan berkas permohonan agar tidak terjadi penolakan atau revisi berulang di dinas:

Berkas Pengesahan P2K3 (Baru / Reorganisasi):

  • Surat permohonan resmi perusahaan ditujukan ke Kepala Disnaker.
  • Bagan susunan struktur organisasi P2K3 lengkap tanda tangan Direktur.
  • Salinan Sertifikat & SKP Ahli K3 Umum (Sekretaris P2K3) yang masih aktif.
  • Salinan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP Online).
  • Program kerja tahunan atau matriks rencana kegiatan P2K3.

Berkas Perpanjangan Lisensi Petugas P3K:

  • Surat permohonan perpanjangan lisensi dari manajemen perusahaan.
  • Kartu lisensi asli Petugas P3K lama & buku catatan kegiatan.
  • Salinan sertifikat pelatihan Petugas P3K Kemnaker RI.
  • Surat keterangan sehat dan pas foto terbaru latar belakang merah.

Alur Kerja Pengurusan Legalitas Bersama KonsultanK3

1
Audit Awal & Pemeriksaan BerkasTim kami memeriksa status SKP Ahli K3 Umum, jumlah karyawan, dan drafting bagan struktur P2K3.
2
Penyusunan Berkas & Formulir Baku DisnakerPembuatan surat permohonan resmi, matriks program kerja K3 tahunan, dan pengesahan direksi.
3
Pengajuan & Koordinasi Pengawas DisnakerProses pendaftaran ke Disnaker Provinsi/Kota dan koordinasi teknis bersama tim pengawas ketenagakerjaan.
4
Penerbitan SK Pengesahan & Lisensi FisikSurat Keputusan Pengesahan resmi terbit dan diserahkan ke perusahaan, siap digunakan untuk audit SMK3 atau tender.
Butuh Bantuan Laporan Triwulan P2K3?Kami juga menyediakan paket *retainer* kepatuhan untuk mendampingi penyusunan laporan triwulanan P2K3 berkala sepanjang tahun.
Frequently Asked Questions

Pertanyaan Umum Seputar Pengesahan P2K3 & Lisensi P3K

Berapa lama estimasi waktu pengesahan P2K3 di Disnaker?

Bila seluruh dokumen persyaratan (SKP Ahli K3 Umum aktif dan WLKP) sudah lengkap, proses verifikasi hingga terbitnya SK Pengesahan Disnaker umumnya membutuhkan waktu antara 7 hingga 14 hari kerja.

Apakah perubahan susunan anggota P2K3 wajib disahkan ulang?

Ya. Setiap ada pergantian pimpinan perusahaan (Ketua P2K3) atau pergantian personil Ahli K3 Umum (Sekretaris P2K3), perusahaan wajib mengajukan permohonan SK Perubahan / Reorganisasi P2K3 ke Disnaker.

Bagaimana jika perusahaan belum memiliki Ahli K3 Umum ber-SKP?

Perusahaan belum dapat mengesahkan struktur P2K3 karena jabatan sekretaris wajib diisi oleh Ahli K3 Umum yang memiliki SKP penunjukan resmi. Kami dapat membantu mengikutsertakan staf Anda dalam program sertifikasi Ahli K3 Umum Kemnaker terlebih dahulu.

Apa akibat jika lisensi Petugas P3K habis masa berlaku?

Petugas yang lisensinya kedaluwarsa secara hukum tidak lagi diakui sebagai petugas P3K resmi tempat kerja. Jika terjadi insiden darurat atau pemeriksaan ketenagakerjaan, perusahaan dianggap tidak memenuhi rasio petugas keselamatan yang diwajibkan.

Layanan Legalitas & Kepatuhan Disnaker

Pastikan Struktur P2K3 & Lisensi P3K Perusahaan Anda Sah Secara Hukum

Konsultasikan kebutuhan pembuatan baru, revisi struktur reorganisasi P2K3, atau perpanjangan lisensi personil P3K Anda bersama tim konsultan legalitas kami.

Chat WhatsApp